DUMAI (Surya24.com) - Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 di Jakarta menurut Mahasiswa Dumai merugikan masyarakat khususnya para pekerja yang ada di seluruh Indonesia.

Untuk itu mahasiswa Dumai berunjuk rasa ke DPRD Dumai sebagai penolakan RUU Omnibus Law dan sekalian ingin DPRD Dumai menyampaikan ke DPR RI terkait penolakan RUU tersebut.

Dalam aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Dumai itu dihadiri oleh lima anggota DPRD dengan Fraksi yang berbeda yaitu, Mawardi dari Fraksi PKS yang juga selaku Wakil Ketua DPRD Dumai, Al Ikhwan Fraksi PKS, Tahjuddin Efendi Fraksi PKS, Edy Son.SH Fraksi Golkar dan Johannes Tetelepta yang biasa dipanggil Ahci dari Fraksi Gerindra. Kelima anggota DPRD Dumai ini yang menyambut aspirasi unjuk rasa mahasiwa Dumai yang berjumlah ratusan orang itu menolak akan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Anggota DPRD Dumai dari Fraksi Gerindra, Achi menyampaikan kepada mahasiswa bahwasanya mereka sudah menyampaikan ke DPR RI terkait penolakan RUU Omnibus Law itu dan sambil menunjukan beberapa file mengenai penolakan oleh DPRD Dumai.

Mahasiswa Dumai yang berunjuk rasa meminta kepada seluruh anggota DPRD Dumai untuk menandatangani kesepakatan bersama dalam penolakan RUU Omnibus Law dan disampaikan ke DPR RI Pusat. Untuk itu sebagai bukti DPRD Dumai serius dalam menampung aspirasi itu, DPRD Dumai meminta perwakilan dari mahasiswa yang ikut ke Jakarta dalam penyampaian bersama DPRD Dumai kedepannya.

Selesai unjuk rasa oleh mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD Dumai, Mawardi dari fraksi PKS kepada media di ruang kerjanya terkait penolakan RUU Omnibus Law, menyebutkan sebelumnya Fraksi PKS sudah menolak RUU tersebut.

"Kita di fraksi PKS DPR RI dan seluruhnya termasuk di Dumai Fraksi PKS, sebelum di sahkan RUU Omnibus Law sudah menolak keras dikarenakan itu akan mempersulit rakyat yang bekerja dan mencari kerja karena ada aturan aturan di RUU Omnibus Law itu mempersempit rakyat kita." ungkap wakil Ketua DPRD Dumai itu.

Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan DPR RI pada Senin (5/102020). DPR mengesahkan UU Cipta Kerja Omnibus Law meski banyak mendapat penolakan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak kajian yang diterbitkan oleh berbagai lembaga menunjukan pengesahan UU Cipta Kerja itu akan merugikan Buruh/pekerja. (zul)